Tujuan Kebijakan Moneter – Peredaran uang pada suatu negara merupakan salah satu penggerak perekonomian negara. Pemerintah memiliki kebijakan dalam mengatur peredaran uang yang disebut kebijakan moneter.
Tujuan kebijakan moneter sendiri adalah menstabilkan nilai mata uang. Peredaran uang yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi nilai mata uang. Uang yang beredar di masyarakat tidak boleh sedikit maupun berlebihan karena nilai mata uang akan mengikuti jumlahnya.
Kebijakan moneter yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan dan beberapa jenis kebijakan moneter lainnya. Simak pengertian, tujuan, instrumen, dan jenis kebijakan moneter berikut.
Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang mengatur jumlah peredaran uang demi menstabilkan perekonomian negara. Mengatur proses persediaan uang pada suatu negara yang memiliki tujuan menstabilkan nilai mata uang. Kebijakan moneter mengatur peredaran uang dengan melibatkan margin requirement, bunga pinjaman, dan kapitalis bagi bank atau melakukan negosiasi dengan pemerintah lain.
Pemerintah melakukan kebijakan moneter merupakan langkah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tetapnya kestabilan harga. Tercapainya tujuan kebijakan tersebut dengan berupaya mengatur keseimbangan persediaan uang dan barang oleh bank sentral demi menekan inflasi, tersedia lapangan kerja, dan melancarkan kegiatan distribusi barang.
Tujuan Kebijakan Moneter
Salah satu tujuan utama kebijakan moneter adalah mengatur peredaran uang demi keseimbangan perekonomian negara. Jika perekonomian negara berada pada tingkat tinggi maka kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Oleh karena itu, kebijakan moneter sangat diperlukan untuk mengatur uang yang beredar di masyarakat dan beberapa tujuan lainnya.
1. Menekan Inflasi
Inflasi adalah tingginya peredaran uang yang ada di masyarakat, pada inflasi terdapat tingkatan sesuai jumlah peredaran uang. Jika suatu negara memiliki jumlah peredaran uang yang tinggi atau disebut hiperinflasi dan peredaran barang sedikit, maka akan terjadi kelonjakan nilai jual barang. Harga barang akan melonjak tinggi hingga berkali lipat dari harga asli. Menekan inflasi adalah salah satu tujuan kebijakan moneter.
Terjadinya hiperinflasi dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat, karena tingginya harga jual barang yang menambah pengeluaran. Inflasi atau tingginya peredaran uang juga berpengaruh terhadap nilai kurs mata uang terhadap nilai kurs mata uang asing. Hal tersebut dapat merugikan impor yang masuk ke dalam negara.
2. Mengurangi Pengangguran
Tujuan kebijakan moneter selanjutnya adalah mengurangi pengangguran karena kestabilan peredaran uang. Stabilnya peredaran uang dalam suatu negara membuat para pemilik usaha untuk meluaskan pasar kerja. Peredaran uang yang tinggi dapat menghambat berkembangnya suatu usaha sehingga sedikitnya lapangan kerja.
3. Meningkatkan Nilai Mata Uang
Otoritas fiskal pada bank sentral sebagai bank yang mengeluarkan mata uang yang mengatur pengeluaran dan peredaran uang. Pertukaran mata uang domestik dan mata uang asing diatur oleh bank sentral. Jika nilai mata uang suatu negara rendah menimbulkan tingginya kurs mata uang asing yang tentunya sangat buruk bagi negara. meningkatkan nilai mata uang adalah tujuan kebijakan moneter dengan menekan pengeluaran uang.
Baca Juga: Tujuan Pernikahan
Instrumen Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter dalam menangani tingginya peredaran uang memiliki beberapa instrumen dalam proses penstabilannya. Instrumen dilakukan oleh bank sentral sebagai pencetak mata uang untuk mengimplementasikan atau menjalankan kebijakan moneter. Ada beberapa instrumen dalam kebijakan moneter yang dilakukan oleh beberapa negara.
1. Kebijakan Pasar Terbuka
Pasar terbuka pada kebijakan moneter adalah menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI oleh bank sentral. Pada hal ini jika bank sentral menjual sertifikat bermaksud menekan inflasi. Terjualnya sertifikat yang ditukar dengan uang kepada bank sentral dapat menarik peredaran jumlah uang yang tinggi.
Jika bank sentral melakukan pembelian sertifikat yang bermaksud menambah peredaran uang. Sertifikat yang dibeli akan ditukarkan dengan uang yang selanjutnya uang tersebut akan berputar dan menambah jumlah peredaran uang. Kurangnya peredaran uang disebut deflasi, lawan kata inflasi.
2. Tingkat Bunga Diskonto
Naik atau turunnya tingkat suku bunga yang dilakukan oleh kebijakan bank sentral atau disebut tingkat bunga diskonto. Naiknya tingkat suku bunga menekan inflasi, karena jika tingkat suku bunga naik, maka suku bunga pinjaman akan ikut naik. Dengan begitu masyarakat tidak tertarik untuk meminjam dan lebih memilih menabung di bank karena semakin besar jumlah tabungan semakin besar pula suku bunga. Hal tersebut mengurangi peredaran uang.
Menurunnya tingkat suku bunga dapat mengurangi deflasi atau menambah jumlah peredaran uang. Jika tingkat suku bunga turun, nilai suku bunga pinjaman akan rendah. Dalam situasi ini, masyarakat akan lebih tertarik untuk meminjam uang di bank karena memiliki nilai suku bunga rendah. Sebaliknya masyarakat akan menarik uangnya dari bank karena nilai suku bunga bank rendah.
3. Cadangan Kas Minimal
Yaitu menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank-bank umum yang dilakukan oleh bank sentral sebagai suatu kebijakan. Jika cadangan kas yang ditetapkan bank sentral dinaikkan, maka dapat menahan inflasi. Pada hal ini, bank umum akan menambah jumlah cadangan kas dan sedikit mengeluarkan pinjaman atau pengeluaran uang. Hal tersebut membuat peredaran uang di masyarakat berkurang.
Baca Juga: Tujuan Kewirausahaan
Jika cadangan kas yang ditetapkan bank sentral rendah, dapat mengurangi deflasi. Pada situasi ini bank umum akan mengurangi jumlah cadangan kas dan menambah jumlah pengeluaran uang. Sehingga bank umum akan menawarkan pinjaman dalam bentuk besar. Itu membuat peredaran uang di masyarakat bertambah karena minimnya jumlah cadangan kas pada bank umum.
4. Pengawasan Kredit Selektif
Bank sentral memiliki wewenang dalam memilih pinjaman mana yang harus dikurangi dan pinjaman mana yang ditambah. Selain itu, pada keadaan tertentu bank sentral dapat melonggarkan pinjaman atau menekan pinjaman. Pada keadaan inflasi jumlah peredaran uang yang beredar tinggi, bank sentral menerapkan kredit ketat. Kredit ketat adalah kebijakan dari bank sentral dalam menyulitkan persyaratan kredit.
Sulitnya persyaratan membuat masyarakat tidak tertarik untuk meminjam dan dapat mengurangi peredaran uang. Pada keadaan deflasi, bank sentral menerapkan kredit longgar. Kredit longgar adalah kebijakan dari bank sentral dalam mendorong pinjaman dengan memudahkan persyaratan pinjaman. Hal itu membuat masyarakat tertarik untuk meminjam dan menambah peredaran uang.
5. Pembujukan Moral
Pada kebijakan ini bank sentral akan melakukan sebuah pertemuan dengan bank umum. Pertemuan ini dihadiri oleh para pimpinan bank umum. Bank sentral akan meminta bank umum untuk melakukan beberapa langkah untuk kestabilan ekonomi.
Baca Juga: Tujuan Prakerin
Jenis-Jenis Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter dilakukan oleh negara-negara lain untuk menstabilkan perekonomian negara. Tujuan kebijakan moneter adalah kestabilan peredaran uang demi kesejahteraan masyarakat. Menurut tujuannya kebijakan moneter dibedakan dalam dua jenis.
1. Kebijakan Ekspansif
Pada kebijakan ini bertujuan untuk menambah peredaran uang dalam perekonomian. Dengan langkah mengurangi cadangan kas, menurunkan suku bunga, dan membeli sekuritas pemerintah. Bertujuan untuk mendorong perekonomian. Kebijakan ekspansif memiliki resiko terjadinya inflasi.
2. Kebijakan Kontraktor
Kebijakan ini untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Dengan menambah cadangan kas bank umum, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan suku bunga. Tingkat inflasi pada suatu negara dapat dikendalikan dengan kebijakan kontraktor.
Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian negara. Tujuan kebijakan moneter adalah mengatur peredaran uang demi keseimbangan perekonomian negara. Perekonomian suatu negara dapat dijadikan tolak ukur berkembang tidaknya suatu negara. Kestabilan peredaran uang dapat berpengaruh pada perekonomian negara yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
